SURAT TEGURAN PAJAK : PENGERTIAN, DASAR HUKUM, DAN PROSEDUR

Pengertian Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang belum dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

🔍 Search

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

🔍 Search

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

🔍 Search

📅

Batas Waktu Pelunasan

Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran

📬

Waktu Penerbitan

Surat Teguran diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

✨ Catatan Penting Perhitungan jangka waktu dimulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Teguran

Diterbitkan oleh Kepala KPP melalui Seksi Penagihan
Memuat informasi tentang identitas Wajib Pajak, jenis pajak, tahun pajak, dan jumlah tunggakan

Penyampaian Surat Teguran

Disampaikan langsung kepada Wajib Pajak
Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat
Dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan DJP

Tindak Lanjut

Jika dalam waktu 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, akan diterbitkan Surat Paksa
Penerbitan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan pajak yang lebih tegas

Hak Mengajukan Keberatan

UU KUP Pasal 25 ayat (1)

Batas waktu: 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan
Harus menyertakan bukti-bukti pendukung
Dapat mengajukan keberatan atas:
- SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
- SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
- SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
- SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)

Hak Mengajukan Penundaan/Angsuran

PMK No. 242/PMK.03/2014

Dapat mengajukan permohonan:
- Penundaan pembayaran
- Angsuran pembayaran
- Keringanan pembayaran
Syarat: Harus dalam kondisi kesulitan likuiditas

Hak Mendapat Penjelasan

Berhak mendapat penjelasan rinci tentang:
- Dasar pengenaan pajak
- Perhitungan jumlah pajak
- Alasan penerbitan surat teguran
- Rincian utang pajak

Hak Mengajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi

UU KUP Pasal 36 ayat (1)

Dapat mengajukan:
- Pengurangan sanksi administrasi
- Penghapusan sanksi administrasi
- Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak

Hak Mengajukan Banding

Jika keberatan ditolak
Batas waktu: 3 bulan sejak keputusan keberatan
Diajukan ke Pengadilan Pajak

Hak Mendapat Pembinaan

Mendapat pembinaan dari AR (Account Representative)
Konsultasi tentang kewajiban perpajakan
Bantuan penyelesaian masalah perpajakan

Hak Mewakilkan

Dapat menunjuk kuasa:
- Konsultan pajak terdaftar
- Pengacara
- Wakil yang sah

Hak Kerahasiaan

Jaminan kerahasiaan data
Perlindungan informasi Wajib Pajak
Sanksi bagi petugas yang membocorkan data

Hak Pembetulan

Dapat mengajukan pembetulan:
- Kesalahan tulis
- Kesalahan hitung
- Kekeliruan penerapan ketentuan

Hak Kadaluwarsa

Penagihan pajak kadaluwarsa setelah 5 tahun
Terhitung sejak penerbitan:
- Surat Tagihan Pajak
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Keterlambatan Pembayaran

Tidak melunasi utang pajak setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo
Menunggak pembayaran pajak bulanan atau tahunan
Terlambat membayar denda atau sanksi administrasi

Kurang Bayar

Ada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Hasil pemeriksaan menunjukkan kurang bayar

Tidak Merespons Surat Sebelumnya

Mengabaikan Surat Tagihan Pajak (STP)
Tidak menanggapi surat himbauan
Tidak memenuhi permintaan klarifikasi data

Kesalahan Pelaporan

SPT yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang dimiliki DJP
Ada kesalahan perhitungan dalam pelaporan pajak
Data tidak lengkap atau tidak akurat

Hasil Pemeriksaan

Ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan pajak
Ada temuan data baru yang menimbulkan tambahan pajak
Hasil verifikasi menunjukkan adanya kewajiban yang belum dipenuhi

1	OnlinePajak www.online-pajak.com Artikel: "Memahami Surat Teguran Pajak"
2	Ortax www.ortax.org Pembahasan lengkap terkait penagihan pajak
3	Kompas.com - Ekonomi ekonomi.kompas.com Berita terkini tentang perpajakan
4	Kontan.co.id nasional.kontan.co.id/perpajakan Update kebijakan pajak
5	Jurnal Pajak Indonesia (JPI) jurnal.stan.ac.id/index.php/JPI Artikel: "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran"
6	DDTC Working Paper www.ddtc.co.id/research Paper: "Analisis Penagihan Pajak"
7	Klik Pajak klikpajak.id/blog/surat-teguran-pajak/ Blog: "Surat Teguran Pajak dan Cara Menghadapinya"